Gaji UMR Tapanuli Utara Tahun 2021/2022
Gaji UMR/UMP Rejang Lebong Terbaru
Bicara mengenai gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.
Secara garis besar, arti UMP bisa diartikan sebagai standar pendapatan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua daerah baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Mirip seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Membahas mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang upah minimum di INDONESIA seringkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Kalau ingin mengulas lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa ditinjau dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.
Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR disahkan oleh menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
2. Bentang Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi jangka waktu peninjauan. Hal ini mengacu menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Permenaker No 01.
Dalam Keputusan hal yang demikian, dibeberkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang seharusnya diatur selambat-lambatnya 40 x 24 jam, padahal keduanya sama-sama dikerjakan 1 tahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketentuan
Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, sebab UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga bisa membedakan ketiga istilah itu dari masa pelegalan ketetapan hal yang demikian.
Jadi untuk UMP mulai dilegalkan secara serentak menurut instruksi dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang diatur serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga bisa Anda ditinjau menurut perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini diwujudkan dengan menentukan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup sesuai, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan dibeberkan bahwasanya UMP dan UMK senantiasa mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Sentra Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan wilayah hal yang demikian. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing daerah bisa jadi standar minimum bayarannya berbeda.
Jika dibandingkan besaran nominal UMK jauh lebih tinggi ketimbang UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi sebab elemen yang diterapkan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran apabila jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Jika berkeinginan mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda bisa meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dahulu sebelum direvisi, besarnya UMR diatur menurut Kebutuhan Hidup Pantas (KHL) dengan menentukan banyak hal.
Melainkan sejak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, maka UMR telah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketetapan standar bayaran minimum baru yang dikenal dengan istilah UMP dan UMK. Rujukan hal yang demikian diwujudkan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketentuan Gaji UMR INDONESIA
Setelah mengenal mulai dari pengertian beberapa istilah perihal standar bayaran minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada beberapa poin penting perihal ketetapan gaji UMR INDONESIA yang seharusnya Anda kenal, adalah seperti:
Gaji UMR INDONESIA - Kesulitan upah dari tahun ke tahun sering menjadi isu yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah kalau tidak diiringi dengan standarisasi upah yang sama akan menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial.
Salah satunya yang terus digalakkan oleh para karyawan, terutama dalam hari buruh Nasional merupakan upah UMR. Ingat di tiap wilayah di INDONESIA punya besaran spesifik buat upah UMR, termasuk gaji UMR INDONESIA.
Mengenai pemastian UMR di wilayah masing-masing benar-benar tidak sama, ada beberapa ragam hal serta faktor yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021
berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600
Istilah Gaji UMR di INDONESIA
Berdiskusi berkenaan upah atau standard gaji minimal di INDONESIA benar-benar dekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku karyawan atau aktor usaha, tentu saja Anda harus mendalaminya. Berikut di bawah ini ada pemahaman dan keterangan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.
2. Gaji UMR
UMR adalah standar minimum yang digunakan oleh pemberi kerja dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan ditentukannya UMR adalah untuk menjamin agar para pekerja memperoleh upah sebagai pendapatan yang layak.
Merujuk dalam Ketentuan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan jika UMR atau Penghasilan Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup lokasi Provinsi, termaksud gaji UMR INDONESIA.
Menurut penjelasan itu dapat disimpulkan, jika UMR merupakan standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu ketetapan ini menjadi referensi atau dasar dalam pemastian besaran upah, tapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak difungsikan kembali.
3. Gaji UMK
Gaji UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan penghasilan bulanan paling rendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah daerah kabupaten/kota usai ditentukan oleh gubernur.
Komponen UMK bisa terbaru atas upah pokok (gaji pokok) saja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama upah pokok, tapi bisa juga tidak.
Usai ditetapkan dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya munculah istilah baru pengganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku pada suatu wilayah Kota maupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri didasari oleh otonomi serta standar upah tingkat provinsi pada wilayah itu.
1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengatur sistem yang tertuang dalam UMR atau standar Bayaran Minimum Regional sebagai acuan agar pelaku usaha memberikan bayaran terhadap para pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan sesuai hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para tenaga kerja, sehingga bisa mendapat bayaran yang sesuai. Tentunya hal itu sesuai dengan muatan kerja.
2. Bagian UMR
Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas perihal pengelompokan komponen bayaran dan pendapatan. Pada dokumen hal yang demikian terang dipaparkan bahwa komponen UMR terdiri dar beberapa hal
Pernyataan hal yang demikian juga diperkuat dengan beracuan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang membeberkan bahwa komponen UMR berupa bayaran pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tak Tetap Bukan Bagian UMR
Perlu Anda kenal salah satu ketetapan gaji UMR di INDONESIA, semua wujud tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar bayaran minimum. Formatnya ini sesuai dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.
Tunjangan tidak tetap dalam hal ini adalah pembayaran bagus secara segera maupun tidak untuk diberikan terhadap pekerja dan keluarganya. Mencakup juga pelbagai, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah ketidakhadiran.
4. Besarnya UMR Sekarang UMP dan UMK
Sedangkan ini istilah UMR memang telah tidak diterapkan lagi, hal itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketentuan begitu, standar bayaran regional yang diatur oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, telah diatur bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingkan UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, membeberkan bahwa peraturan itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum mengerti akan hal ini. Jadi perlu dikenal, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai skala bayaran sesuai kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR adalah standar minimum yang diatur oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan tiap tahunnya didasarkan pada beberapa elemen dan umumnya terdiri dari bayaran tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketentuan Terhadap Bayaran Pemberian Bayaran dibawah UMR
Bicara mengenai ketetapan pemberian bayaran dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang sesuai pasal 89. Alasannya, pemerintah telah membuat acuan hal yang demikian menurut kebutuhan hidup sesuai.
Hukuman, apabila terdapat perusahaan yang tidak kapabel membayar bayaran terhadap pekerja dipecahkan UMR atau UMK bisa mengerjakan penangguhan. Mengenai tata sistem atau prosedurnya telah dikontrol dalam keputusan menteri.
7. Bayaran Perusahaan yang Membayar Bayaran dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar bayaran dibawah UMR secara sengaja, padahal faktanya instansi hal yang demikian kapabel memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah bisa memberikan sanksi pidana.
Bayaran pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan optimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan peraturan ini diinginkan menjadi peringatan agar perusahaan-perusahaan patuh terhadap peraturan.
8. Langkah Terhadap Bayaran dibawah UMR
Berdasarkan dengan kasus bayaran yang tidak dibayarkan sesuai ketetapan berlaku atau dibawah UMR. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara hal yang demikian ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian perselisihan kekerabatan industrial.
Ketentuan peraturan hal yang demikian dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan mengerjakan negosiasi bipartit apabila selama kurun waktu 30 hari belum menempuh kesepakatan, maka naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketentuan Bayaran Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketetapan pemberian bayaran. Formatnya ini mengacu pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang membeberkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberikan terhadap pemilik bisnis kecil dengan prasyarat tertentu.
Jadi secara sederhananya, bayaran yang diberikan pada usaha mikro dan kecil diatur menurut kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketentuan begitu, besaran nominalnya mencakup poin rata-rata konsumsi masyarakat menurut data dari BPS.
Demikianlah ulasan lengkap mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari pelbagai sisi hingga ketetapan pelegalan standar gaji hal yang demikian. semoga info ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.
Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,
Comments
Post a Comment